Selasa, 12-12-2017,  

Home   Agenda  Download  Foto  Video  Peta Situs  Situs Terkait  Saran  Kontak


Dengan Semangat Kebersamaan, Kita Bangun Banua Sanggam Menjadi Lebih Maju dan Mandiri
 
0 1


Foto Kegiatan


Bank Data


Agenda Kegiatan


Top Download

Berita dan Kegiatan


Balangan Integrasikan Program Jamkesda dengan BPJS

PARINGIN - Pemkab Balangan akhirnya menghapus program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), yang selama ini menjadi program pelayanan kesehatan gratis warga Balangan.

Penghapusan sistem Jamkesda yang selama ini diberikan oleh pemerintah daerah, bagi warga miskin yang tidak termasuk dalam jaminan kesehatan nasional maupun jaminan kesehatan provinsi, ini akan diberlakukan oleh Pemkab Balangan per satu Januari 2018 mendatang.

Bupati Balangan, H. Ansharuddin mengungkapkan, Jamkesda yang selama ini menjadi salah satu jaminan kesehatan masyarakat daerah, pada tahun 2018 akan dihapuskan. Hal ini, berdasarkan ketentuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2017, bahwa tidak ada lagi jaminan kesehatan, selain yang diselenggarakan oleh BPJS.

"Jadi, Jamkesda dihapus. Namun, warga tetap terintegrasi dengan BPJS, JKN, dan KISJadi pada 2018 nanti, seluruh jaminan kesehatan masyarakat telah menjadi satu menjadi BPJS,’’ ujar Bupati beberapa waktu lalu.

Penghapusan Jamkesda ini, menurut Bupati, karena aturan yang berlaku. Menurut aturan dari pusat, kedepan, semua program layanan kesehatan yang digulirkan daerah harus terintegrasi dengan pusat. Dengan begitu, kepesertaan Jamkesda ini seluruhnya akan dihapus. Kemudian, mereka beralih ke layanan pusat, seperti BPJS, JKN dan KIS.

Meski Jamkesda tidak ada lagi, namun dikatakannya, pelayanan gratis kesehatan di Balangan tetap berjalan, yakni lewat BPJS, jadi warga tida perlu khawatir.

“Bahkan, kita Pemkab Balangan dalam peralihan intergrasi program kesehatan ini, akan menjamin seluruh masyarakat Balangan yang belum masuk anggota BPJS menjadi peserta, sehingga seluruh masyarakat bisa terlayani dengan program pelayanan kesehatan gratis lewat BPJS,’’ bebernya.

Keuntungan lainnya dengan integrasi inilanjut dia, masyarakat bisa terlayani secara luas. Misalkan, tadinya mereka hanya peserta Jamkesda, yang kalau sakit cuma bisa dirawat di sejumlah rumah sakit yang jadi rujukan Pemkab Balangan. Tetapi, ketika warga itu jadi peserta BPJS, mereka bisa dilayani di seluruh rumah sakit rujukan Pemerintah Pusat. Jadi, cakupan layanannya lebih luas.

“Dengan penghapusan atau peralihan ini, pelayanan kesehatan gratis yang selama ini berjalan akan lebih maksimal lagi. Kita tentu terus mendorong pelayanan publik bagi masyarakat, seperti pelayanan kesehatan ini menjadi prioritas kita saat ini dan kedepan,’’ jelasnya.

Sedangkan menurut data Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Balangan, jumlah peserta kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Balangan tahun 2017 ini bertambah sebanyak 936. Namun pengurangan khusus program jaminan kesehatan bagi warga miskin ini juga terjadi pengurangan sebanyak 86 jiwa.

Dengan penambahan dan pengurangan ini, kini peserta JKN yang dikelola lewat BPJS di Bumi Sanggam sebanyak 48.243 jiwa atau 39,41% dari jumlah penduduk 122.422 jiwa. Maka ada sekitar 74.179 jiwa atau 60,59% yang belum masuk program JKN.

Kepala Kantor Layanan Operasional (KLO) BPJS Kesehatan Kabupaten Balangan, Yuliarsih Sahar mengungkapkan, dari jumlah 48.243 jiwa ini terdiri dari peserta PBI Pusat 30.268, PBI APBD 825, PPU 12.153, PBPU 3.958 dan BP 1.039 jiwa.

Khusus penambahan dan pengurangan JKN bagi peserta PBI, menurut Yuliarsih, sepenuhnya wewenang dari Kementerian Sosial, dimana biasanya dilakukan verifikasi terjadwal di lapangan yang dilakukan Kemensos melalui Dinas Sosial di daerah.

“Kita BPJS hanya menerima data dari perubaham peserta PBI dari kemenkes dan menindaklanjutinya, termasuk mensosialisasikannya ketingkat desa,” bebernya.

Terkait untuk meningkatkan jumlah kepesertaan, Yuliarsih mengatakan, pihaknya terus menggalakkan sosialisasi terkait JKN-KIS ini hingga ke desa-desa. Tak hanya itu, Yuliarsih mengatakan pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Pemkab Balangan dan pihak terkait lainnya.

“Khusus dengan Pemkab Balangan, kami mengupayakan kerjasama integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Program JKN-KIS, demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC) 2019. Pada 2019, kami targetkan seluruh masyatakat yang ada di wilayah BPJS Kesehatan Balangan sudah ikut dalam program JKN-KIS,” pungkasnya. (sugi / tim kominfo)


  Hits (19)    Waktu :30-11-2017 (08:15:07)   Komentar (1)

Komentar
Alamat Email
Komentar

Pengirim : goo.gl/P4xG7t
Hari : 2017-12-05, Tanggal : 05-12-2017, Waktu : 06:39:03
Komentar : sangat bermanfaat

Hal  
1