Sabtu, 18-11-2017,  

Home   Agenda  Download  Foto  Video  Peta Situs  Situs Terkait  Saran  Kontak


Dengan Semangat Kebersamaan, Kita Bangun Banua Sanggam Menjadi Lebih Maju dan Mandiri
 
0 1


Foto Kegiatan


Bank Data


Agenda Kegiatan


Top Download

Berita dan Kegiatan


SDM Aparatur Desa Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa

PARINGIN - Anggaran bukan satu-satunya yang menentukan dalam keberhasilan pengelolaan pemerintahan desa. Namun juga ditentukan oleh tanggung jawab dan kesiapan aparatur pemerintahan desa itu sendiri. Kesiapan tersebut, salah satunya diwujudkan dalam hal pengelolaan dan tertib keuangan.

Hal tersebut harus menjadi perhatian, agar terhindar dari masalah administrasi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait pengelolaan dana desa.

Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Balangan, secara terjadwal dan berkala melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan bagi Apatarur Pemerintahan Desa, dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Menurut Bupati Balangan, H. Ansharuddin, otonomi desa bersifat luas namun harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk itu, Bupati menegaskan bahwa aparatur desa harus memahami masalah di desanya dengan cermat, serta mampu mengelola keuangan desa dengan baik. Sebab salah satu keberhasilan pembangunan desa tercermin dari pelaporan keuangan yang baik.

Lebih lanjut dikatakannnya, bahwa Pemkab Balangan sendiri, dalam mendukung tercapainya otonomi desa ini, sudah meluncurkan program Gema Desa Sehati. Program tersebut merupakan gerakan bersama membangun desa, dengan melibatkan kecamatan dan dinas terkait.

"Dalam pelaksanaannya di lapangan, ada beberapa kelompok kerja, dimana tiap SKPD mempunyai tugas / kewajiban membina beberapa desa yang menjadi tanggung jawabnya," bebernya.

Sementara itu, Kepala DPMPD Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar mengatakan, pelatihan bagi aparat desa memang sering dilakukan pihaknya, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kades dan aparatnya, selaku pelayan dan abdi masyarakat.

Sehingga nanti, kata Urai, dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi ( Tupoksi)  sesuai aturan yang berlaku. Bahkan pelatihan tersebut, lanjut dia, juga diberikan pemerintah di tingkat provinsi dan pusat.

Terlepas dari itu, menurut Urai, Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemberian hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa, agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

ôSebagai pelaksana penatausahaan keuangan desa, pemerintahan desa dibawah Kepala Desa, harus mempertangungjawabkan penggunaan anggaran dan menyampaikan laporan pertangung jawaban pengeluaran," pungkasnya. (sugi / tim kominfo)


  Hits (10)    Waktu :09-11-2017 (04:18:22)   Komentar (0)

Komentar
Alamat Email
Komentar

Tidak ada komentar
Hal